LURAH DESA TRIRENGGO
KECAMATAN BANTUL, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN DESA TRIRENGGO

NOMOR          TAHUN 2019

TENTANG

PUNGUTAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH DESA TRIRENGGO

Menimbang :	a.	Bahwa dalam rangka menunjang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Trirenggo dipandang perlu mengadakan pungutan desa;

b.	Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimkasud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Trirenggo tentang Pungutan Desa;
	
Mengingat :	1.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5495);

2.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

4.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

5.	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

6.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7.	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

8.	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);

9.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bantul Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Yahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bantul Nomor 104);

10.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 50);

11.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 131);
12.	Peraturan Desa Trirenggo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2023.	

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TRIRENGGO

dan

LURAH DESA TRIRENGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
1.	Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
2.	Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah Kecamatan;
3.	Desa adalah Desa Trirenggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul;
4.	Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5.	Pemerintah Desa adalah Lurah Desa Trirenggo dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6.	Kepala Desa yang selanjutnya disebut Lurah Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa;
7.	Lurah Desa adalah Lurah Desa Trirenggo, Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul;
8.	Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pamong Desa adalah pembantu Lurah Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan;
9.	Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa Trirenggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul;
10.	Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
11.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintah Desa;
12.	Penerimaan desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas Desa;
13.	Pungutan Desa adalah pembayaran kepada Pemerintah Desa atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Desa atau pemanfaatan kekayaan Desa oleh masyarakat.

BAB II 
OBYEK PUNGUTAN DESA

Pasal 2

Obyek Pungutan desa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Desa yang meliputi :
1.	Pendopo Balai Desa Trirenggo	
2.	Lapangan Sepak Bola 	
3.	Penyewaan Tanah Desa	
4.	Properti	

BAB III
WAJIB PUNGUTAN DESA

Pasal 3

(1)	Wajib pungutan desa adalah setiap orang atau badan/lembaga yang diwajibkan untuk membayar pungutan desa karena telah memperoleh pelayanan dari Pemerintah Desa.
(2)	Apabila yang diberikan pelayanan adalah badan/lembaga, maka yang diwajibkan membayar pungutan desa adalah pimpinan badan yang bersangkutan.

BAB IV
BESARAN PUNGUTAN DESA 

Pasal 4

Besaran pungutan desa  dan lama jangka waktu penyewaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

(1)	Besaran pungutan desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran disesuaikan dengan kondisi keadaan yang ada.

(2)	Jangka waktu penyewaan dan besaran pungutan berpedoman pada Lampiran.

(3)	Apabila dikehendaki dan dipandang perlu dalam hal jangka waktu penyewaan dan besaran pungutan akan diatur dengan Berita Acara atau Surat Perjanjian (MoU) sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah Desa Trirenggo dan Pihak Penyewa dengan tetap berpedoman pada Peraturan Desa.

BAB V
PENGELOLAAN PUNGUTAN DESA

Pasal 5

(1)	Seluruh hasil penerimaan pungutan desa disetor ke kas desa dan dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VI
PELAKSANAAN PUNGUTAN DESA

Pasal 6

(1)	Lurah Desa dapat membentuk Tim untuk pelaksanaan Peraturan Desa ini.

BAB VII
TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN PENYEWA

Pasal 7

(1)	Penyewa berkewajiban menjaga obyek yang disewa

(2)	Apabila terjadi kerusakan akibat penggunaan dalam kurun waktu penyewaan mejadi tanggung jawab penyewa

(3)	Penyewa (Pihak Kedua) tidak diperkenankan mengalihkan hak penyewaannya kepada pihak lain (Pihak Ketiga)

BAB VIII
PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PUNGUTAN DESA

Pasal 8

(1)	Lurah Desa dapat memberikan pengurangan atau pembebasan pungutan desa, kepada warga masyarakat desa yang termasuk dalam Daftar Keluarga Miskin.

(2)	Pemberian pengurangan atau pembebasan pungutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan dari masyarakat, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

  

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Trirenggo.

Ditetapkan di Trirenggo
Pada tanggal

LURAH DESA TRIRENGGO

MUNAWAR

Diundangkan di Trirenggo
pada tanggal 

CARIK DESA TRIRENGGO

DWI PURNOMO

Lembaran Desa Trirenggo Tahun 2019  Nomor   ……
Nomor Registrasi Peraturan Desa Trirenggo Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul :
(Nomor 01/Desa Trirenggo/2019)

LAMPIRAN
PERATURAN DESA TRIRENGGO
NOMOR         TAHUN 2019
TENTANG PUNGUTAN DESA

BESARAN PUNGUTAN DESA

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BESARNYA PUNGUTAN (Rp.)	Keterangan	
1.	Pendopo Balai Desa Trirenggo				
	a. 	Untuk kegiatan Keagamaan.	Unit	200.000	Per Hari	
	b. 	Untuk kegiatan Dinas /Instansi/Lembaga.	Unit	300.000	Per Hari	
	c. 	Untuk Hajatan.	Unit	1.000.000	Per Hari	
	d. 	Untuk kegiatan sosial.	Unit	200.000	Per Hari	
	e. 	Untuk kegiatan bisnis / promosi	Unit	600.000 – 1.500.00	Per Hari	
2.	Lapangan Sepak Bola				
	a. 	Untuk kegiatan Keagamaan.	Unit	300.000	Per Hari	
	b. 	Untuk kegiatan Dinas /Instansi/Lembaga.	Unit	400.000 – 800.000	Per Hari	
	c. 	Untuk Hajatan.	Unit	400.000 – 1.000.000	Per Hari	
	d. 	Untuk kegiatan sosial.	Unit	200.000 – 500.000	Per Hari	
	e. 	Untuk kegiatan bisnis/promosi/komersial	Unit	5.000.000 – 10.000.000	Per Hari	
3.	Meja Desa	Buah	@ 5.000	Per Hari	
	Kursi Desa	Buah	@ 2.000	Per Hari	
4.	Penyewaan Tanah Desa				
					
	a. 	Untuk Lapangan Tenis	Unit	1.000.000	Satu tahun	
	b.  	Untuk Kandang Kelompok	Lokasi	700.000 – 3.000.000	Satu tahun/unit	
					
	c. 	Untuk Gedung Tempat Kegiatan Belajar  Mengajar	Unit	500.000 – 3.000.000	Satu tahun	
	d. 	Untuk Gapensi	Unit	3.500.000 – 5.000.000	Satu tahun	
	e. 	Kios Desa	Unit	3.000.000 – 5.000.000	Satu tahun/unit	
	f. 	Untuk Kolam Renang Taman Tirta		90.000.000	Akan ada kenaikan sewa sesuai kesepakatan bersama sebesar 5% per 3 tahun (dengan MoU)	
	g. 	Oleh Pihak Rumah Sakit	Lokasi	20.000.000	Akan ada kenaikan sewa sesuai kesepakatan bersama sebesar 5% per tahun (dengan MoU)	
5.	Penyewaan Tanah Desa untuk Pertanian Kelas I, II, dan III	M2	10.000 – 30.000	Satu tahun	
6.	Penyewaan Tanah Desa untuk bisnis / promosi / komersial Kelas I, II, dan III	M2	25.000 – 70.000	Satu tahun	

LURAH DESA TRIRENGGO

MUNAWAR

PERATURAN DESA TRIRENGGO
NOMOR     01      TAHUN 2019
TENTANG
PUNGUTAN DESA

                   

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL 
KECAMATAN BANTUL
 DESA TRIRENGGO

PERATURAN DESA TRIRENGGO
NOMOR      01      TAHUN 2019
TENTANG
PUNGUTAN DESA  

Ditetapkan di Trirenggo
pada tanggal 9 Januari 2019

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Trirenggo Nomor …. Tahun ….. tentang Pungutan Desa (Perdes lama), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10